Oleh Nurhamid
(Mahasiswa ISIF Cirebon)
Di negeri yang mencintai bayangan bergerak lebih lama daripada mencintai kenyataan, sejarah perfilman Indonesia tumbuh seperti gulungan seluloid yang terbakar perlahan. Ia lahir dari propaganda kolonial, berkembang dalam suara revolusi, lalu tersesat di antara sensor, kekuasaan, dan mimpi-mimpi orang kecil yang ingin merekam hidupnya sendiri. Dari bioskop rakyat di masa Hindia Belanda, film-film perjuangan era kemerdekaan, hingga generasi kampus seni yang percaya kamera dapat menjadi saksi zaman, perfilman Indonesia selalu berjalan beriringan dengan luka sosial dan ketakutan politik.
Di tengah sejarah panjang itu, ada kisah yang tak pernah masuk arsip resmi. Sebuah epitaph—nisan sunyi bagi mereka yang hilang tanpa penjelasan.
Kisah itu bermula di Sumatera Utara, ketika sebuah production house dari Jakarta datang membawa proyek dokumenter tentang bentang alam dan kehidupan masyarakat pegunungan. Mereka bukan rombongan besar. Hanya sekelompok kecil pekerja film yang percaya bahwa gambar udara mampu menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan kata-kata: kesunyian hutan, kabut gunung, dan jarak antara manusia dengan kekuasaan.
Di dalam rombongan itu terdapat dua mahasiswa Institut Kesenian Jakarta, idealis dan muda, yang menganggap kamera sebagai alat pencatat sejarah. Ada pula seorang wartawan yang bertindak sebagai sutradara—seorang lelaki yang lebih percaya pada fakta visual dibanding pidato pejabat. Bersama mereka ikut seorang teknisi lapangan dan kru pendukung lain yang bekerja dengan disiplin sederhana khas pekerja film independen: sedikit uang, banyak keyakinan.
Untuk pengambilan gambar udara, mereka menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Darat. Bagi kru film itu, kerja sama tersebut tampak biasa saja. Negara dan seni sesekali memang saling membutuhkan. Tentara membutuhkan citra ketertiban; sineas membutuhkan akses dan fasilitas. Namun sejarah Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa hubungan semacam itu selalu menyimpan jarak yang berbahaya.
Pagi keberangkatan dari Bandara Polonia terasa normal. Mesin baling-baling meraung memecah udara Medan yang lembap. Kamera telah dipersiapkan. Rute penerbangan melintasi kawasan Gunung Sibayak sudah diperiksa. Nama-nama penumpang tercatat hanya dalam catatan kru sendiri: Saras Saraspati, Tedi, Pa Bihri, dan seorang pilot militer yang membawa mereka ke udara.
Helikopter itu terbang. Lalu hilang
Putus kontak terjadi mendadak ketika pesawat mulai bergerak menuju kawasan pegunungan. Tidak ada sinyal darurat. Tidak ada panggilan terakhir. Hanya keheningan panjang yang kemudian berubah menjadi kecemasan.
Hari pertama kehilangan masih dipenuhi harapan. Kru darat menunggu kabar sambil menenangkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan teknis. Namun ketika malam turun dan tak satu pun informasi datang, situasi berubah menjadi kepanikan.
Di situlah tragedi sebenarnya dimulai. TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa helikopter tersebut tidak membawa penumpang sipil. Pernyataan itu jatuh seperti palu. Production house dari Jakarta yang mengetahui pasti keberadaan kru mereka di dalam helikopter mendadak berhadapan dengan tembok kekuasaan. Para keluarga korban kehilangan pijakan. Nama-nama yang sebelumnya nyata tiba-tiba seperti dihapus dari administrasi negara.
Bagi militer, helikopter itu hanya bagian dari jadwal patroli. Bagi para pencari, helikopter itu adalah kuburan berjalan yang membawa manusia-manusia dengan kehidupan, mimpi, dan keluarga.
Penyisiran kemudian dilakukan dengan dua arah yang berbeda, seolah menggambarkan dua Indonesia yang tak pernah benar-benar bertemu. TNI menyisir berdasarkan jalur patroli militer, mengikuti koordinat resmi dan prosedur komando. Sementara tim SAR swasta bergerak menggunakan denah pengambilan gambar udara milik kru film. Mereka membaca kemungkinan jatuh dari sudut pandang sinematografi: arah kamera, rencana sudut pengambilan, posisi cahaya, dan lintasan visual yang ingin direkam sutradara.
Namun ketimpangan kekuasaan membuat pencarian menjadi absurd. Tim SAR swasta tidak memiliki otoritas. Mereka hanya warga sipil yang mencoba mencari orang-orang hilang. Setiap kali mereka menemukan kemungkinan lokasi baru, pernyataan resmi militer kembali menutup ruang gerak mereka. TNI tetap bersikeras bahwa tidak ada kru film di dalam helikopter tersebut. Seakan-akan keberadaan manusia bisa dihapus hanya karena tidak tercatat dalam pengakuan institusi.
Gunung Sibayak perlahan berubah menjadi metafora Indonesia sendiri: berkabut, dingin, dan penuh gema yang tidak pernah menjawab.
Hari-hari pencarian berjalan tanpa hasil. Hutan menelan suara mesin. Lereng gunung menyimpan kemungkinan reruntuhan yang tak pernah ditemukan. Keluarga korban hidup dalam penungguan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Sebab kematian masih memberi kepastian, sementara kehilangan hanya melahirkan lorong panjang bernama harapan.
Pada akhirnya, tim SAR swasta menghentikan pencarian. Negara menyatakan operasi selesai. Helikopter itu dinyatakan hilang. Dan semua persoalan dibiarkan menggantung seperti awan di atas Sibayak.
Di dalam sejarah perfilman Indonesia, para pekerja film sering dikenang lewat karya-karya mereka. Namun ada pula mereka yang bahkan tidak sempat menyelesaikan satu adegan terakhir. Saras Saraspati, Tedi, Pa Bihri, dan pilot yang menerbangkan mereka menjadi bagian dari sejarah yang tak tertulis—orang-orang yang lenyap di antara arsip negara dan kabut gunung.
Epitaph ini bukan sekadar kisah kecelakaan udara. Ia adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan dapat menentukan siapa yang dianggap ada dan siapa yang boleh dilupakan. Tentang bagaimana sejarah resmi sering kali dibangun di atas penghilangan suara-suara kecil. Dan tentang perfilman Indonesia, yang sejak awal bukan hanya seni hiburan, melainkan juga upaya merekam kenyataan sebelum kenyataan itu dihapus.
Mungkin helikopter itu memang tidak akan pernah ditemukan. Namun selama kisah mereka masih diceritakan, suara baling-baling itu belum sepenuhnya hilang dari langit Sibayak.